KINI, PENGISIAN BPD BISA MELALUI PEMILU

Berlakunyai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa tentu membawa dampak perlunya kebijakan-kebijakan baru sebagai bentuk implementasi dari peraturan perundangan tersebut. Desa dengan berbagai elemen di dalamnya yang mengacu pada berbagai peraturan perundangan sebelumnya, tentu harus berbenah juga. Peraturan perundangan yang berlaku secara bertingkat menjadi kendala sendiri bagi desa manakala pemerintah daerah yang seharusnya cepat tanggap untuk segera mengeluarkan kebijakan peraturan perundangan ditingkaantnya, namun karena lambatnya repon pihak daerah mengeluarkan kebijakan tersebut, desapun mengalami keterlambatan perubahan kebijakan.

Perubahan kebijkan juga berlaku terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintan Desa, pengisian anggotanya selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan, kini juga dapat dilakukan dengan proses pemilihan langsung sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 yang baru diundangkan pada tanggal 10 Januari 2017.

Yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah tentang rel atau acuan bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. AcuSusilo, Ketua BPD Mandesanan yang dimaksud adalah keberadaan Peraturan Tata Tertib BPD. meski Undang-undang desa sudah sudah 2 tahun diundangkan, hingga kini masih banyak BPD yang belum mempunyai peraturan tata tertibnya. Susilo, ketua BPD  Mandesan Kecamatan Selopuro yang pernah tiga kali menjadi pemateri diklat dan peningkatan kapasitas BPD di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di Malang mengatakan, bahwa dari beberapa peserta diklat tersebut, terutama dari beberapa BPD di wilayah Indonesia Timur seperti di Kabupaten Kolaka, Konawe dan beberapa daerah lainnya, meski BPD sudah menjalankan fungsinya, namun aturan untuk menjalankna fungsi tersebut belum di buat. “Peraturan Tata Tertib BPD adalah aturan yang harus segera dibuat pasca terbentuknya pimpinan BPD. Apabila pada saat terbentuknya BPD tatib masih mengacu pada peraturan perundangan yang lama, kini dengan diundangkannya perturan-peraturan baru tentang BPD, maka BPD harus segera melakukan perubahan”, Susilo menambahkan.

Agus Riadi, Ketua BPD SumberjoAgus Riadi, sekretaris Paguyuban BPD Blitar yang juga ketua BPD  Sumberjo kecamatan Sutojayan menyampaikan, Paguyuban akan mengintensifkan komunikasi antar anggotanya baik melalui media sosial komunitas maupun melalui koordinasi secara langsung agar implementasi kebijakan-kebijakan terkait kelembagaan BPD di abupaten Blitar berlaku efektif. Beliau menambahkan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten agar segera membuat rancangan dan menerbitkan perda terkait berlakuknya Permendagri No 110 tahun 2016 yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengisian anggota BPD yang selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, kini keanggotaannya bisa dilakukan melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh warga yang mempunyai hak pilih, yang juga dibenarkan oleh Zaenal Arifin, Ketua BPD Wonodadi juga Tenaga Ahli Pembuatan Website Desa (desa.id) di Kabupaten Blitar.

Download Permendagri No 110 Tahun 2016, klik DISINI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *