PPOB, peluang usaha Bumdes menguntungkan

PPOB, peluang usaha Bumdes menguntungkan

Peluang usaha yang cukup menguntungkan, memberi kontribusi keuntungan rutin, mudah dijalankan dan minimal resiko ..........Kunjungi Halaman

Manfaat Portal atau Website Desa

Manfaat Portal atau Website Desa

Kebutuhan akan informasi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap warga, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Transparansi dan informatif menjadi hal yang mutlak dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa ..........Kunjungi Halaman

Lomba Website Desa

Lomba Website Desa

Keberadaan Website Desa yang begitu penting, perlu dibarengi dengan kontent yang baik. desain yang menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Untuk itu perlu adanya kompetiri untuk memacu pengelolaan website desa agar lebih menarik ..........Kunjungi Halaman

Bumdes Percontohan Nasional

Bumdes Percontohan Nasional

Desa minggirsari Kecamatan Kanigoro memang pantas untuk dibanggakan berkat keberadaan Bumdesnya yang mampu menjadi percontohan bagi bumdes-bumdes lainnya di Indonesia ..........Kunjungi Halaman

BPD, KINI BISA MELALUI PEMILU

BPD, KINI BISA MELALUI PEMILU

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 mengatur bahwa pengisin anggota BPD selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan, juhga memungkinkan melalui Pemilihan Umum ..........Kunjungi Halaman

 

bpd

MusrenbangDesa 2019

SEBUAH PERJUANGAN


Karangsono BUMDes dengan kemajuan jaman yang molai berubah dari jaman manual menuju komputerisasi harus berusaha mengikuti ketinggalan, untuk itu diperlukan ketekunan, kejelian namun walaupun sudah berusaha keras tetap ketinggalan karna faktor usia, ternyata seseorang semakin lanjut usianya maka semakin berkurang baik tenaga, fikiran dan pola fikir, usia boleh tua semangat harus tetap muda semangat- semangat.

foto pelatihan

 

pelatihan paralegal desa siraman 

belajar nulis

kjhhgdgtufg

belajar

mnnbbfuigytkttf

belajar

jhgfdsfs

BELAJAR POSTING BERITA

 

AD / ART

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Kelompok Tani Sehati

Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung

 

BAB.  I

Nama Kelompok Tani Sehati

Adalah Kelompok Tani yang terorganisir

Pasal  1

Tempat

Kelompok Tani Sehati yang berkedudukan di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Sumatra Utara

 

Pasal  2

Azas dan Tujuan

Kelompok Tani Sehati

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia

 

Pasal  3

Tujuan

1.Bidang Pertanian, Peternakan,Perikanan,Pembibitan dan Pengolahan hasil-hasil Produksi Pertanian

2.Meningkatkan Perekonomian Anggota

3.Membantu dan menerima Pemahaman tentang berbagai macam budidaya Pertanian dan Peternakan dari dan berbagai pihak, terutama dari intansi pemerintah yang terkait atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

 

BAB  II

Organisasi Bagian Pertama

Susunan Pengurus

 

Bab III

Pasal  4

Susunan Organisasi Kelompok Tani Sehati terdiri dari

1.Anggota

2.Rapat Pengurus

3.Rapat Akhir tahun Laporan Kerja

 

BAB IV

Kepengurusan

Pasal  5

1.Susunan Kelompok Tani Sehati terdiri dari

a.Ketua dan Wakil

b.Seketaris dan Wakil

c.Bendahara dan Wakil

d.Ketua-ketua Bidang

e.Pengurus dalam ayat 1 ini di pilih oleh anggota

d.dan di sahkan oleh Surat Keputusan oleh Lurah Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Pasal  6

1.Masa jabatan Pengurus adalah 5 tahun

2.Dalam Reorganisasi Pengurus dapat di pilih kembali dan seterusnya

 

BAB V

Persaratan Menjadi Pengurus

Ayat  1

Persyaratan menjadi pengurus Kelompok Tani Sehati adalah Warga Negara Indonesia dan yang sudah menjadi anggota tetap.

Ayat  2

Anggota Kelompok Tani Sehati tidak memandang agama,suku,ras,kelompok atau golongan.

Pasal  7

Pengurus Bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 9 anggaran Dasar.

Pasal  8

Ketua-ketua bidang berhak membentuk unit-unit kerja atau kelompok-kelompok kecil untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan baik dari anggota atau orang lain yang taat pada aturan yang telah di tetapkan yang tidak bertentangan dengan ad/art Kelompok Tani Sehati

 

BAB  VI

Tugas-Tugas Pengurus

Pasal  9.

Ketua Kelompok Tani Mempunyai Tugas

a.Melaksanakan Ketentuan Anggaran Dsar dan Anggaran Rumah Tangga.Keputusan-keputusan yang telah di tetapkan

b.Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus

c.Ketua Kelompok dalam tugas bertanggung jawab kepada rapat anggota

Pasal  10

Seketaris Kelompok Tani Sehati Mempunyai Tugas

1.Membantu Ketua Kelompok dibidangtata usaha yang meliputi :

a.Surat Menyurat

b.Ke arsipan

c.Expedisi Surat

d.Pendataan Anggota

e.Notulen

f.Inventaris Kekeyaan Kelompok Tani Sehati

g.Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Ketua

h.Seketaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada ketua Kelompok Tani Sehati

Pasal  11

Bendahara Kelompok Tani Sehati Mempunyai Tugas

1.Membantu Ketua Kelompok dan Ketua-ketua bidang dalam hal keuangan yaitu :

a.Menghimpun dan menyimpan Uang

b.Mengeluarkan uang sesuai ketentuan yang ada,berdasarkan rapat pengurus dan atau rapat anggota.

 

BAB  VII

Hak-hak anggota

Pasal 12.

1.Berhak memilih,dan atau di pilih menjadi pengurus

2.Mengeluarkan pendapat pada setiap kegiatan,dan pada rapat anggota

3.Ikut serta mendukung Program kerja yang telah di tentukan pada rapat anggota

4.Mendapat Pelayanan dari pengurus Kelompok Tani Sehati

 

BAB   VIII

Kekayaan dan Pendapatan

Pasal 13

1.Setiap Anggota di wajibkan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 sebagai uang operasional Pendirian Kelompok Tani Sehati

2.Usaha lain yang sah,dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok Tani Sehati

 

BAB  IX

Kewajiban

Pasal 14

Setiap Anggota di wajibkan mempunyai Lahan Perkebunan,Pertanian,Peternakan milik sendiri atau yang di pinjamkan dari pihak lain secara sah.

Pasal 15

Pengunduran diri anggota atau pengurus

1.Meninggal dunia

2.Pengunduran diri secara tetulis

3.Penghentian anggota/Pengurus jika melanggar AD/ART

4.Mendapat Surat Peringatan 3 kali berturut-turut.

 

BAB  X

Pasal  16

Perubahan anggaran dasar dapat dilaksanakan dengan keputusan rapat anggota.dan memenuhi syarat sahnya Forum

BAB   XI

Penutup

Pasal  17

Hal-hal yang belum di atur dalam ad/ART ini dapat di tambah atas persetujuan rapat kelompok Tani Sehati .

Tanjungbali 15 April 2011

Kelompok Tani Sehati

Ketua.

 

Drs.H.Rajuddin Sinaga.

 

Seketaris

 

Samsul Bahri Sitorus

 

Diketahui

 

Lurah Perjuangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINI, PENGISIAN BPD BISA MELALUI PEMILU

Berlakunyai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa tentu membawa dampak perlunya kebijakan-kebijakan baru sebagai bentuk implementasi dari peraturan perundangan tersebut. Desa dengan berbagai elemen di dalamnya yang mengacu pada berbagai peraturan perundangan sebelumnya, tentu harus berbenah juga. Peraturan perundangan yang berlaku secara bertingkat menjadi kendala sendiri bagi desa manakala pemerintah daerah yang seharusnya cepat tanggap untuk segera mengeluarkan kebijakan peraturan perundangan ditingkaantnya, namun karena lambatnya repon pihak daerah mengeluarkan kebijakan tersebut, desapun mengalami keterlambatan perubahan kebijakan.

Perubahan kebijkan juga berlaku terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintan Desa, pengisian anggotanya selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan, kini juga dapat dilakukan dengan proses pemilihan langsung sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 yang baru diundangkan pada tanggal 10 Januari 2017.

Yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah tentang rel atau acuan bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. AcuSusilo, Ketua BPD Mandesanan yang dimaksud adalah keberadaan Peraturan Tata Tertib BPD. meski Undang-undang desa sudah sudah 2 tahun diundangkan, hingga kini masih banyak BPD yang belum mempunyai peraturan tata tertibnya. Susilo, ketua BPD  Mandesan Kecamatan Selopuro yang pernah tiga kali menjadi pemateri diklat dan peningkatan kapasitas BPD di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di Malang mengatakan, bahwa dari beberapa peserta diklat tersebut, terutama dari beberapa BPD di wilayah Indonesia Timur seperti di Kabupaten Kolaka, Konawe dan beberapa daerah lainnya, meski BPD sudah menjalankan fungsinya, namun aturan untuk menjalankna fungsi tersebut belum di buat. “Peraturan Tata Tertib BPD adalah aturan yang harus segera dibuat pasca terbentuknya pimpinan BPD. Apabila pada saat terbentuknya BPD tatib masih mengacu pada peraturan perundangan yang lama, kini dengan diundangkannya perturan-peraturan baru tentang BPD, maka BPD harus segera melakukan perubahan”, Susilo menambahkan.

Agus Riadi, Ketua BPD SumberjoAgus Riadi, sekretaris Paguyuban BPD Blitar yang juga ketua BPD  Sumberjo kecamatan Sutojayan menyampaikan, Paguyuban akan mengintensifkan komunikasi antar anggotanya baik melalui media sosial komunitas maupun melalui koordinasi secara langsung agar implementasi kebijakan-kebijakan terkait kelembagaan BPD di abupaten Blitar berlaku efektif. Beliau menambahkan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten agar segera membuat rancangan dan menerbitkan perda terkait berlakuknya Permendagri No 110 tahun 2016 yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengisian anggota BPD yang selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, kini keanggotaannya bisa dilakukan melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh warga yang mempunyai hak pilih, yang juga dibenarkan oleh Zaenal Arifin, Ketua BPD Wonodadi juga Tenaga Ahli Pembuatan Website Desa (desa.id) di Kabupaten Blitar.

Download Permendagri No 110 Tahun 2016, klik DISINI

Manfaat Portal Atau website Desa

Banyak manfaat yang akan didapatkan desa yang memiliki dan pengelola website secara baik dan benar. Mulai dari sebagai media transparansi dan informasi, perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Interkoneksi data antara desa dengan supra desa sampai pada promosi produk unggulan desa.

Demikian paparkan Irwan Kurniawan saat menjadi narasumber workshop membangun sistem informasi desa yang digawangi persatuan wartawan Melawi (PWM) awal pekan ini.

“Website memiliki fungsi media transparansi dan Informasi, Fungsi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Fungsi interkoneksi data antara Desa dengan Supra Desa dan Fungsi Promosi Produk Unggulan Desa. Terpenting membuat desa dikenaloleh masyarakat dunia,” ulas staff IT Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS AIR) ini.

Lantas dipaprkannya, website desa dapat menjalankan fungsi –fungsi tersebut  maka dikembangkan  aplikasi web desa yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Hingga itu, Website  desa didesain untuk menjalankan dua fungsi utama. Yakni, Tranparasi dan informasi publik.

Tranparansi merupakan menu wajib dari web desa yang merupakan tuntutan perundang-undangan. Dia pun merengakan, informasi publik adalah hak Masyarakat sebagaimana diamanatkan pasal UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lalu, menyebarkan informasi publik adalah kewajiban badan publik. Kata Irwan kewajiban badan public untuk untuk menyebarkan informasi public diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik maupun UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Lebih rinci dia menjelaskan, Badan Publik wajib membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik. Keharusan/ kewajiban badan public membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) mengutarakan untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”,

Diperkuat lagi di UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 (4) yang berbunyi pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Website desa juga mesti mengakomodir kepentingan pemaparan proses kebijakan public. Pproses tersebut, ungkap Irwan, terdiri dari waktu penyusunan, mekanisme dan tahapan dan Draft rancangan dokumen publik.

Website desa juga mesti menampilkan hasil kebijakan public seperti Peraturan Bersama Kepala Desa, Perdes, Perkades, SK Kades. Ada juga Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMDes dan RKP Desa ). Termasuk pula Dokumen Anggaran ( RKA, APB Desa, DPA), Laporan Pertanggungjawaban Pemdes dan Profil Desa.

Tambah Irwan, pelaksanaan kebijakan publik juga mesti dimasukan dalam website. Seperti proses dan informasi pengadaan barang dan jasa desa, pelaksanaan dan hasil pembangunan dan pelaksanaan dan hasil kebijkan public lainnya

Walau begitu, website desa juga harus menjalankan fungsi Informasi. Tegas Irwan, memberikan informasi berupa kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, pesan, opini dan komentar, sehingga masyarakat desa bisa mengetahui keadaan yang terjadi di di desanya dan diluar desanya.

“website juga harus membangun kesadaran warga dengan menggugah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Memberikan motivasi, dengan memberikan dorongan untuk berinovasi, berkreasi dan bekerja untuk memajukan diri dan desanya,” paparnya.

Terpeting, ulas Irwan, website desa juga memberi Ruang diskusi dan hiburan. Namun, hiburan yang dimaksudkan adalah memberikan hiburan yang sehat bagi warga masyarakat desa.

“Yang perlu di ingat oleh para pengembang dan pengelola sistem informasi desa bahwa menjadikan web desa sebagai wahana transparansi haruslah dikedepankan karena hal tersebut merupakan tuntutan dari UU Desa,” pungkasnya sumber:http://matamelawi.16mb.com